0
0
Artikel ini mengupas dilema pajak progresif di Indonesia. Kami menganalisis apakah kebijakan ini efektif menekan jumlah kendaraan dan mendorong efisiensi, atau justru menjadi beban administratif dan finansial yang tidak proporsional bagi masyarakat yang membutuhkan lebih dari satu kendaraan untuk kebutuhan keluarga atau usaha.
Pajak progresif diterapkan sebagai instrumen fiskal untuk mengendalikan pertumbuhan kendaraan pribadi, terutama di kota-kota besar yang dilanda kemacetan. Logikanya, tarif pajak meningkat untuk kendaraan kedua, ketiga, dan seterusnya, yang terdaftar atas satu nama dan alamat, guna mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik.
Namun, implementasinya sering menuai kritik. Bagi keluarga besar atau pengusaha kecil yang membutuhkan beberapa kendaraan operasional, pajak ini terasa memberatkan. Banyak yang akhirnya menyiasatinya dengan menggunakan nama anggota keluarga lain, yang membuat tujuan utama kebijakan ini—mengurangi jumlah kendaraan atas satu identitas—menjadi tidak tercapai.
Efisiensi yang diharapkan seringkali tidak sebanding dengan realitas di lapangan. Tanpa diimbangi perbaikan transportasi publik yang masif, aman, dan nyaman, pajak progresif hanya akan dianggap sebagai sumber pendapatan daerah (PAD) tambahan, bukan solusi efektif mengatasi kemacetan.
Pada akhirnya, efektivitas pajak progresif sangat bergantung pada ekosistem yang mendukungnya. Kebijakan ini tidak bisa berdiri sendiri dan harus diintegrasikan dengan pembenahan transportasi massal secara menyeluruh agar tujuannya—efisiensi, bukan hanya pungutan—dapat tercapai.
